Kendala Sistem Uang Emas

hpk

Islamidina.ID — Pada saat sistem uang emas berlaku secara internasional, maka dengan sistem tersebut tidak ada kesulitan sedikitpun. Namun, sejumlah kesulitan muncul ketika negara-negara besar mulai berniat menghancurkan musuh-musuhnya menggunakan sarana uang, ketika dibuatnya fiat money (uang kertas) bersama dengan sistem uang emas. Yang dimana negara-negara imperialis barat mendirikan IMF (International Monetary Fund) , juga ketika negara adidaya menjadikan Dollar sebagai standar moneter (Monetary Standard). Sebab itulah, negara yang menggunakan sistem uang emas akan menghadapi berbagai jenis kesulitan.berikut kesulitan tersebut:

1. Emas telah memuncak dan memusat pada negara-negara yang mempunyai kemampuan serta pemproduksian. Memiliki kemampuan untuk bersaing dalam perdagangan internasional juga penting adanya. Di dukung lagi dengan adanya banyak peneliti serta ilmuwan dan industriawan. Dengan begitu, jumlah emas yang ada di seluruh dunia kebanyakan tertimbun di negara-negara yang memiliki banyak macam keunggulan tersebut.

2. Emas telah menjadi devisa beberapa negara, sebagai akibat dari neraca keuangannya. Namun negara tersebut berusaha mencegah berpengaruhnya emas masuk, dalam pasar di dalam negeri, serta menaikkan tingkat jual harga disana. Akibatnya, emas tersebut tetap berada di negara tersebut, dan tidak bisa keluar dari sana, bahkan tidak pernah kembali lagi ke negara yang mengeluarkannya.

3. Lalu yang terakhir, tersebarnya sistem uang emas telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan diantara beberapa negara—dalam berbagai aspek produksi barang yang berbeda—serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan diantara negara-negara tersebut. Hanya saja, negara-negara tersebut cenderung memiliki kekuatan yang kuat untuk melindungi industri dan pertaniannya.

Itulah beberapa kesulitan yang paling penting ketika menghadapi sistem uang emas, jika sistem uang emas digunakan oleh satu atau sejumlah negara.

Lalu cara mengatasinya ialah dengan mentapkan kebijakan perdagangan yang harus dijalankan menerapkan kebijakan swasembada penuh dan gaji para pekerja harus ditentukan berdasarkan manfaat tenaga mereka, bukan berdasarkan harga barang-barang yang mereka produksi maupun berdasarkan taraf hidup mereka. []

Share this post